Lempar KUHAP Ke MK: Jalan Pintas DPR Menghindari Tanggung Jawab?
“KUHAP baru disahkan, tapi jika isinya dianggap keliru, DPR justru menyarankan judicial review. Ironis, norma belum matang sudah lahir, koreksinya malah dititipkan ke Mahkamah…
“KUHAP baru disahkan, tapi jika isinya dianggap keliru, DPR justru menyarankan judicial review. Ironis, norma belum matang sudah lahir, koreksinya malah dititipkan ke Mahkamah…
Lewat beberapa kontroversi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan resmi terbaharui. Efektifkah pembaharuan tersebut? Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna yang ke-29…
Kita bertemu lagi dengan 8 Mei. Waktu yang tiap tahunnya Lembaga Pers Mahasiswa Keadilan (LPM Keadilan) peringati dan (terkadang) rayakan sebagai hari ulang tahun.…
Bentuk penolakan mahasiswa terhadap Pasal 15, Pasal 73 ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 84, Pasal 112 huruf k, Pasal 245, dan Pasal 260…
“Persoalan Demokrasi apakah masih relevan untuk diperjuangkan?” – Tanya Franz Magnis Soesono dalam buku Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi karangan Bambang Widjojanto. Yogyakarta-Keadilan. Mengenai pertanyaan…
Hari Selasa itu, organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia secara sah mendapat payung hukum baru. Pada 24 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat rapat…