Penyerobotan Tanah Masyarakat Mahuze

0
http://lpmkeadilan.org/wp-content/uploads/2019/07/Gambar-2.jpg

Judul               : The Mahuzes

Genre              : Dokumenter

Sutradara         : Dandhy Dwi Laksono

Durasi              : 1 jam 25 menit

Tahun rilis       : 2015

“…tanah sebagai ukuran harga diri yang telah menyatu baik lahir maupun batin. Tanah merupakan rumah yang memberikan perlindungan kehidupan dan arwah tempat tinggal moyang,” – The Mahuzes.

Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz, dua orang jurnalis asal Indonesia, dengan sengaja meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan demi melakukan petualangan Ekspedisi Indonesia Biru. Selama ekspedisi, mereka melihat dan memahami satu per satu kenyataan sosial yang kontras dengan kehidupan masyarakat di perkotaan saat ini. Berbagai film dokumenter telah mereka rilis menggambarkan beragam konflik sosial yang ada bahkan hingga di ujung timur Indonesia. Salah satu dari dokumenter tersebut berjudul The Mahuzes.

Film tersebut menayangkan perjuangan masyarakat Mahuze, sub marga suku Marind-Anim, yang mendiami Merauke. Mahuze sendiri adalah salah satu marga yang dikenal kental akan agama dan adat istiadat. Kentalnya unsur keagamaan pada masyarakat Mahuze menjadikan gereja sebagai tempat yang tak pernah absen dikunjungi. Di gereja, mereka tak hanya beribadah, tapi juga menjadi tempat untuk menyatukan berbagai persepsi dan pandangan tentang kehidupan. Misalnya ketika tanah-tanah mereka diserobot oleh perusahaan yang ingin menjadikan membuka kebun kelapa sawit.

The Mahuzes menceritakan resistensi masyarakat adat terhadap alih fungsi lahan hutan atau sagu menjadi perkebunan kelapa sawit dan sawah irigasi. Sebuah program yang oleh pemerintah disebut sebagai Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Program ini ditujukan untuk meningkatkan nilai pendapatan devisa dan swasembada pangan dalam negeri. Singkat kata, pemerintah Indonesia ingin menjadikan Papua sebagai lumbung beras dan energi untuk kepentingan ekspor.

Proyek MIFEE menyajikan potret kelam dan cerita getir bagi orang Malind. Cerita ini dimulai dari keputusan presiden yang ingin membuka lahan seluas 1,2 juta hektar dalam kurun waktu tiga tahun. Melalui kampanyenya, perusahaan yang terikat MIFEE menawarkan solusi atas krisis pangan Indonesia dan dunia. Namun kenyataannya, masyarakat lokal yang sangat bergantung dengan alam dan hasil hutanlah justru mengalami krisis pangan.

Sebelum MIFEE masuk, orang Marind sangatlah bergantung pada hasil hutan dan lahan sagu. Kini, dusun sagu tergerus dan rusak. Padahal sagu adalah makanan pokok tak tergantikan. Eksploitasi dan deforestasi hutan ini dampaknya jauh lebih fatal jika dibandingkan janji-janji manis perusahaan.

Orang Papua, khususnya Mahuze, menganggap tanah sebagai entitas berharga. Mereka sangat menjaga pesan para moyang untuk terus melestarikan alam bagi generasi selanjutnya. Mereka memaknai tanah sebagai ukuran harga diri yang telah menyatu baik lahir maupun batin. Tanah merupakan rumah yang memberikan perlindungan kehidupan dan arwah tempat tinggal moyang. “Orang Papua harus makan sagu. Ini alam punya kuasa. Marga lain mereka mau kasih (tanahnya) itu terserah, tapi kami tidak. Kami punya dusun biar tinggal turun-temurun.”

Oleh karena itu, marga Mahuze menolak menjual tanah mereka kepada perusahaan asing. Terlebih banyak sekali dampak negatif yang timbul sejak masuknya perusahaan kelapa sawit di sana,. Misalnya saja, air sungai yang tercemar dan menghilangnya habitat hewan hutan. Dulunya ketika orang Marind hendak pergi mencari ikan, buaya, maupun burung di hutan, mereka bisa mengonsumsi air secara langsung dari sungai yang dilewati dengan perahu tradisional. Namun sekarang, sungai menjadi cokelat dan ikan-ikan tidak terlihat karena keruhnya permukaan air.

Protes warga tak pernah dihiraukan tentunya. Perusahaan melanjutkan pengavelingan hutan Mahuze mengirim buldozer-buldozer dan merobohkan banyak pohon sumber pangan orang Marind. Warga geram dan mulai mendatangi para pekerja perusahaan. Warga pun meminta para pekerja untuk keluar dari hutan bersama alat-alat berat mereka, lalu kemudian mendirikan patok simbol penolakan. Tak bertahan lama, beberapa hari kemudian patok-patok tersebut dicabut dan dirusak oleh pihak perusahaan maupun aparat. Bersamaan dengan itu, alat berat kembali melanjutkan kegiatannya.

Kemarahan warga sudah tak lagi terbendung. Bagi mereka ini merupakan pelecehan adat. Mereka kembali memasang patok tersebut sembari melakukan upacara tanam ‘kepala babi’ sebagai ritual adat tertinggi. Jika patok itu kembali dilanggar maka konsekuensinya adalah nyawa. Simbol pernyataan perang para Mahuze bagi mereka yang tetap melawan.

Beberapa dinamika sosial terlihat sangat jelas dalam film ini. Misalnya saja, bagaimana orang-orang Mahuze melakukan musyawarah mufakat sebagai upaya penyelesaian masalah marga. Di samping itu, terlihat juga pelibatan tokoh agama dan adat untuk pengambilan keputusan terbaik. Semua ini adalah bentuk nyata dari praktik demokrasi dan semangat nilai-nilai keagamaan. Misal, dalam salah satu musyawarah terlihat bahwa mereka tidak akan menggunakan kekerasan, akan tetapi lebih mengutamakan kebersamaan dengan cara berpikir yang bijaksana.

Terdapat beberapa poin yang menjadi catatan dalam film ini. Seperti tempo yang lambat membuat durasi film terasa lebih panjang. Selain itu film ini juga kurang menampilkan pandangan dari sisi yang dikritisi, dalam hal ini perusahaan dan pemerintah.

Film ini masih menjadi salah satu film dokumenter yang relevan untuk disaksikan meski dirilis tahun 2015 silam. Dari film kita bisa melihat bagaimana masyarakat adat bisa begitu beradab. Seperti saat seorang Mahuze bercerita tentang bagaimana untuk tidak menjadi serakah dan jangan membuang apa yang sudah diambil dari alam. Hal ini menunjukkan bagaimana cara hidup Mahuze yang menyatu dengan alam. Cara ini tentu saja kontras dengan masyarakat kapitalistik yang menaruh alam sebagai komoditas sehingga hanya ditaruh sebagai objek eksploitasi.

Kita juga bisa melihat bagaimana komunikasi antara sesama warga, berdialog tentang berbagai masalah, dan bermufakat mencari solusi. Adab Mahuze pula patut diapresiasi, seperti saat mereka mendatangi para pekerja korporasi dan berbicara. Meski geram, mereka masih bisa untuk berdialog dengan kepala dingin dan bijak. Tidak serta merta melakukan kekerasan pada para pekerja, karena Mahuze tahu bagaimana pun mereka adalah orang biasa yang melakukan pekerjaannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here