Oleh: Putri Eriyanti*
Masyarakat dengan tingkat heterogen yang tinggi sering kali menimbulkan distraksi dalam aktivitasnya. Hal ini didasari adanya ego dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sehingga individu cenderung memiliki sentimen terhadap kelompok lain. Primordialisme sebagai istilah yang tepat dalam menggambarkan kondisi tersebut. Menurut Muhtar dalam bukunya, Politik Primordialisme, secara teoritik primordialisme diartikan sebagai perasaan yang lahir dari kehidupan sosial dan berkaitan dengan hubungan langsung. Keaadan ini sangat terkait dengan ikatan kekerabatan, wilayah, agama, suku, dan adat istiadat.
Ikatan kekerabatan yang tinggi dapat menghasilkan sikap gotong royong dalam suatu kelompok. Namun, perlu dipahami ikatan kekerabatan sering kali menimbulkan loyalitas berlebihan dalam suatu golongan. Setiap kelompok akan berusaha untuk mempertahankan tujuan kelompoknya, sehingga toleransi terhadap pihak lain akan menurun. Kondisi ini dapat mengancam integrasi suatu negara. Kelompok yang terorganisir politik akan memungkinkan untuk mengajukan tuntutan sebagai upaya mempertahankan identitasnya. Tekanan yang diberikan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah tidak mampu mengakomodasi tuntutan secara optimal, kedaulatan negara akan dipertanyakan.
Bangsa Indonesia menjadi gambaran yang tepat mengenai permasalahan tersebut. Jumlah suku yang beragam, bahasa, agama, beserta adat istiadat acap kali menjadi timbulnya primordialisme. Terdapat dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok yang menguasai dan dikuasai. Kelompok yang mampu menguasai akan berusaha memonopoli secara politik masyarakat untuk dikendalikan. Kelompok yang mendominasi akan berusaha untuk mempertahankan dan menggunakan kekuasaannya. Media menjadi akses termudah bagi kelas dominan dalam menjalankan monopolinya. Secara fisik monopoli jarang dilakukan, kelas dominan cenderung menggunakan psikis, sehingga menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.
Monopoli melalui isu-isu ke dalam masyarakat digunakan oleh kelas dominan untuk menarik simpati. Primordialisme yang cukup kuat menjadi strategi bagi kelompok tertentu. Mayoritas penduduk beragama Islam menjadi daya tarik bagi suatu kelompok untuk meningkatkan kekuasaan politiknya. Kata ‘agama’ menjadi hal sensitif bagi masyarakat Indonesia.
Isu agama bukan lagi menjadi hal yang baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Sejak awal kemerdekaan perdebatan perubahan Piagam Jakarta pada poin pertama ”Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para penganutnya” diubah menjadi ”Ketuhanan yang maha esa” sekarang disebut Pancasila. Selain itu, mayoritas partai berlatar belakang Islam mendominasi sejarah politik Indonesia. seperti Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%) berhasil memperoleh suara dukungan masyarakat dengan berbasis Islam modern dan tradisional.
Namun pada era reformasi pergeseran mengenai latar belakang partai berbasis Islam mulai menurun. Demokrasi yang dijalankan membentuk suatu partai dengan latar belakang berbagai suku dan agama, misalnya PDIP, Golkar, serta Demokrat. Meskipun penerimaan berbagai latar belakang terjadi, namun belum mampu sepenuhnya untuk menggeser kelompok mayoritas dengan latar belakang agama. Misalnya, dalam pemilihan ketua umum partai, anggota cenderung memilih figur yang dapat merepresentasikan kelompok dominan. Hal ini berkaitan dengan adanya ikatan kekerabatan dalam kelompok. Fakta bahwa agama masih memiliki kekuatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Sesekuler apapun suatu negara, agama masih memiliki pengaruh dalam kehidupan. Selain itu adanya anjuran dalam agama Islam untuk memilih pemimpin seagama, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai magnet politik. Politisi berusaha menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memperoleh dukungan masyarakat.
Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dianggap sebagai representatif dari intensitas memuncaknya isu agama. Pergejolakan yang terjadi menimbulkan ketengangan antar kedua kelompok. Pro dan kontra muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap kedua kubu yang didukung. Menguatnya isu agama tidak lepas dari tokoh-tokoh politik dalam meningkatkan intensitas. Masyarakat yang didasari atas perasaan dari lahir, bersatu untuk mempertahankan identitasnya. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengakomodasi permasalahan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk melenggang ke kursi pemerintahan. Akibatnya, distraksi dalam masyarakat tidak dapat terhindarkan.
Jakarta memanas menjelang Pilgub berlangsung. Kelompok intoleran bermunculan mengatasnamakan kelompoknya. Posisi Jakarta sebagai Ibu kota dengan akses media yang mudah, secara cepat mempengaruhi daerah-daerah lain. Provokasi secara langsung ataupun tidak serta sindirian dengan mengatasnamakan kritik dilontarkan oleh tokoh-tokoh politik, sehingga intensitas ketegangan meninggi. Ujaran kebencian (Hate Speech) antar pendukung menimbulkan gejolak besar. Informasi hoax di media bermunculan, hingga memperkeruh keadaan. Ikut andilnya penguasa untuk melancarkan jalan politik tidak terhindari. Kelompok minoritas merasa termarginalkan akibat dari suasa keruh di Jakarta.
Suasana tersebut tidak berhenti di Pilgub Jakarta. Pasalnya, tagar #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja mencuat pada awal tahun 2018. Perubahan pemilih dimungkinkan terjadi, hal ini tidak lepas dari presepsi mengenai isu-isu. Menurut Dwidayati terdapat dua persepsi isu, short time issue dan long time issue yang berkaitan dengan aspek psikologi dan pemilu. Adapun relasinya yaitu, keterkaitan seseorang dengan pemilu, orientasi seseorang terhadap isu-isu, dan orientasi terhadap kandidat. Bedrasarkan pendekatan psikologi, masyarakat cenderung melihat figur kandidat. Apabila isu negatif digulirkan akan mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap kandidat.
Masyarakat yang tidak mampu dalam mengartikulasikan isu-isu negatif akan cenderung melakukan critical judgment yang tidak berdasar. Sehingga kritik tersebut berdampak terhadap menurunnya citra figur. Kemampuan dalam mengartikulasi isu dapat dipengaruhi oleh wilayah dan tingkat pendidikan. Masyarakat yang modern lebih cenderung dapat memisahkan sikap primodial dengan politik. Sedangkan masyarakat yang berkembang masih mengaitkan sikap primodial dengan politik. Keterkaitan ini harus mampu ditekan untuk meminimalisir distraksi.
Demokrasi tidak akan berjalan secara maksimal apabila sikap primodial masih dijunjung tinggi. Loyalitas perlu dilakukan, namun ada batasan apabila menyangkut tentang kenegaraan. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu mendahulukan kepentingan negara daripada kelompoknya. Berpikir kritis terhadap jalannya politik sangat diperlukan. Politisasi mengatasnamakan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan lainnya) harus dihindari. Tokoh politik harus mampu memperoleh dukungan tanpa menimbulkan perpecahan. Karena merekalah benteng awal untuk menjalankan politik yang sesuai dengan demokrasi.
- Penulis berasal dari kota Surabaya. Tulisan ini sendiri merupakan pemenang kedua Lomba Esai HUT44Keadilan. Ide dan substansi yang dipaparkan dalam tulisan merupakan tanggung jawab penulis.
