Oleh: Yoris Setyo
Politik tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Politik adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan, tanpa adanya politik kehidupan bernegara tidak bisa berjalan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kekuasaan sah yang memimpin sebuah negara. Jika hal tersebut terjadi maka kehidupan masyarakat sama saja seperti kehidupan manusia barbar tanpa ada yang mengatur.
Perkembangan globalisasi telah membuat sebuah tren baru dalam dunia internasional, yaitu berkembang luasnya media sosial. Penggunaan media sosial sudah menjadi tren baru dalam era globalisasi. Komunikasi antar individu dengan individu lain sekarang menjadi lebih mudah menggunakan media sosial. Media sosial banyak macamnya yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Tak tertahankan, perkembangan media sosial ini pun akhirnya menjangkau seluruh dunia hingga Indonesia. Pada tahun 2018 di Indonesia pengguna aplikasi Twitter termasuk dalam lima besar dunia. Sedangkan pengguna Instagram di Indonesia termasuk dalam tiga besar dunia. Kedua aplikasi tersebut mengalami kenaikan pengguna di tahun 2018.
Para politisi melihat peluang besar dari aplikasi Twitter dan Instagram untuk menarik massa dan dukungan terhadap dirinya dan partai politik sebagai kendaraannya. Mereka berlomba-lomba menunjukkan kemampuan, prestasi,bahkan janji-janji untuk mendapat simpati masyarakat yang rata-rata anak muda dengan cara menjadi pengguna media sosial Twitter dan Instagram. Penggunaan ini media sosial sebagai salah satu ajang politik inilah yang kemudian menjadi polemik tersendiri.
Pasalnya, terdapat dua kubu dalam perpolitikkan Indonesia, yaitu pemerintah dan koalisi serta oposisi. Adanya dua kubu tersebut menimbulkan persaingan. Kubu pemerintah akan berusaha menunjukkan prestasi kerjanya, keberhasilan program mereka, serta menunjukkan bahwa kondisi negara baik-baik saja. Sedangkan kubu oposisi akan berupaya menunjukkan kelemahan pemerintah yang berjalan dan menawarkan program baru yang lebih baik agar dapat dipilih pada pemilu mendatang.
Fenomena tersebut telah menimbulkan dua kubu di kalangan pemuda yang bermedia sosial. Dalam ilmu sosial ada teori “manusia tidak bebas nilai” yang artinya semua manusia akan berpihak kepada kubu yang mereka sukai dan dianggap benar. Jadi sikap politik pemuda yang netral di tahun 2018 ini sangat sedikit. Pemuda sudah banyak yang sadar berpolitik dan menentukan sikap politiknya apakah mendukung pemerintah ataupun mendukung oposisi. Fenomena tersebut juga menimbulkan sebuah tren baru di media sosial yaitu “Cyber War dalam kontestasi politik. Bisa disebut tren mungkin bisa disebut juga masalah baru sosial masyarakat.
Cyber war dalam kontestasi politik merupakan perang argumen politik di media sosial. Mereka berdebat saling serang untuk menunjukkan kubu politik mana yang paling benar. Tetapi hal yang sangat mengkhawatirkan adalah terkadang mereka membuat hoax dan keluar konteks debat dengan menyerang dan menghina pribadi orang. Hal inilah yang menjadi kritikan dari Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli yang mengatakan bahwa kualitas debat di media sosial tidak bermutu, hanya asal debat tanpa memakai data yang valid bahkan suka menyerang pribadi orang.
Cyber war dalam kontestasi politik ini terjadi karena ada kelompok yang ingin melawan klaim keberhasilan pemerintah berkuasa. Pemerintah yang berkuasa selalu mengklaim di media bahwa program mereka berhasil dan kondisi negara baik-baik saja bahkan mengalami kemajuan. Kelompok yang merasa bahwa pemerintah hanya mengklaim dan membuat hoax merasa perlu terus melakukan perlawanan di dunia cyber dengan berbagai argumen dan data. Kelompok pendukung pemerintah pun tidak mau ketinggalan dan juga melakukan perlawanan dengan berbagai argumen dan data. Hal tersebut membuat bingung kelompok yang tidak terlalu memperhatikan politik di media sosial.
Mantan dosen Universitas Indonesia, Rocky Gerung menyebutkan bahwa “pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Penguasa mempunyai intelijen, data statistik, dan kekuasaan untuk mengintervensi media”. Berikut beberapa klaim keberhasilan pemerintah saat ini yang dibantah menggunakan data oleh beberapa kelompok yang melawan pemerintah :
- Pemerintah mengklaim telah berhasil memaksa PT. Freeport untuk menyetujui divestasi saham kontrak karya menjadi 51% untuk pemerintah Indonesia dan 49% untuk PT. Free Tetapi hal tersebut dibantah oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dalam sebuah diskusi televisi Indonesia Lawyers Club. Mahfud menyebutkan bahwa PT. Freeport mempunyai dokumen hukum resmi untuk mengelola sepuluh tahun dan bisa diperpanjang lagi semau mereka. Adanya dasar hukum yang kuat tersebut membuat permintaan PT. Freeport tidak bisa ditolak oleh pemerintah Indonesia. Jika pemerintah Indonesia menolak maka PT. Freeport bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan internasional. Akibatnya Indonesia bisa diinvasi sepihak dan diembargo oleh dunia internasional.
- Pemerintah juga mengklaim bahwa utang luar negeri Indonesia masih aman. Bahkan lebih rendah dari Amerika Serikat dan Jepang. Tetapi hal tersebut juga dibantah oleh Rizal Ramli, yang juga merupakan pakar perekonomian. Banyak pakar ekonomi termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi ekonomi Indonesia akan masuk tiga besar dunia pada tahun 2030. Tapi Dr. Rizal Ramli menyebut bahwa untuk bisa menjadi tiga besar ekonomi dunia, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 9%. Resep pengetatan anggaran yang diterapkan Sri Mulyani ternyata menjadi resep yang gagal di seluruh dunia,csayangnya resep pengetatan anggaran masih dipakai dan ekonomi Indonesia hanya berhenti tumbuh di angka 5%.
Agar ekonomi bisa tumbuh jangan lagi memakai resep pengetatan anggaran,jika terus dipakai mimpi saja kita menjadi kekuatan ekonomi 3 besar dunia. Klaim Sri Mulyani bahwa utang Indonesia masih aman di bawah Gross Domestic Product dan membandingkan utang dengan Amerika Serikat dan Jepang. Klaim tersebut adalah sebuah kesalahan dari Ibu Sri Mulyani, Negara Amerika Serikat bisa mencetak uang sesuka hati dengan biaya murah ketika terjadi inflasi. Negara Jepang memiliki pendapatan internasional yang sangat besar, sehingga bisa menutup semua utang jika terjadi inflasi. Menurut Dr. Rizal Ramli utang kita sudah lampu kuning atau mulai berbahaya. Cicilan bunga Indonesia sebesar 840 Triliun,dua kali lebih besar dari anggaran infrastruktur.
Namun kubu yang melawan pemerintah juga tidak lepas dari mengklaim berita hoax. Contohnya mereka memfitnah Presiden Joko Widodo antek Partai Komunis Indonesia. Padahal hal tersebut merupakan hasil berita dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan bantahan argumen dari pakar-pakar maupun tokoh politik nasional yang argumennya bisa di pertanggungjawabkan. Daripada menyerang pribadi orang lebih baik menyerang kinerja dan menawarkan solusi yang lebih baik.
Cyber war dalam kontestasi politk akan terus terjadi dan akan selalu menjadi tren siapa pun pemerintah yang berkuasa. Karena sudah menjadi hukum alam dalam politik ada kubu pro pemerintah dan kubu oposisi. Melawan dan balas melawan.
- Penulis berasal dari Kulon Progo. Tulisan ini sendiri merupakan pemenang 10 besar Lomba Esai HUT44Keadilan. Ide dan substansi yang dipaparkan dalam tulisan ini merupakan tanggung jawab penulis.
